Sumbarkita – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim menyebut bahwa pihaknya mencermati secara rinci perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan OPD. Menurutnya, jika terdapat pergeseran maupun penghapusan kegiatan, Komisi III akan meminta penjelasan langsung dari OPD terkait.
“Kami juga mempertanyakan sejauh mana realisasi anggaran fisik dan keuangan hingga pertengahan Juni. Jika ada kendala pencapaian target, kita cari solusinya bersama,” ujar Helmi pada Jumat (13/6).
Ia menjelaskan bahwa perubahan kepemimpinan Wali Kota dari Hendri Septa ke Fadly Amran turut berdampak pada pergeseran visi, misi, dan program-program di lingkungan Pemko Padang. Hal ini menyebabkan sejumlah program mengalami penyesuaian dalam struktur anggaran.
Beberapa OPD mitra Komisi III yang ikut dibahas antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Namun, Helmi mengungkapkan tidak semua OPD mengalami pergeseran signifikan, seperti Diskominfo, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Biro Administrasi Pembangunan.
“Realisasi pekerjaan fisik per pertengahan Juni cukup menggembirakan, dengan rata-rata mencapai 40 persen. Kendala signifikan tidak ditemukan, meskipun realisasi keuangan masih rendah karena banyak proyek yang masih dalam tahap kontrak dan tagihan belum dicairkan,” ujarnya.
Secara khusus, Helmi menyoroti inovasi baru dari DLH yang kini memperluas layanan pengangkutan sampah langsung dari rumah tangga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), bukan lagi hanya dari Tempat Penampungan Sementara (TPS). Program ini turut melibatkan pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan.
“Inovasi ini butuh sinergi lintas OPD, terutama camat dan lurah. Kami dari Komisi III mendukung penuh DLH dan akan membantu menyampaikan kepada camat dan lurah agar program berjalan maksimal,” tegas Helmi.
