Diperingatkan Moeldoko, Din Syamsuddin Akui KAMI Punya Banyak Kepentingan

SUMBARKITA.ID — Peringatan Keras Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat balasan dari Din Syamsuddin.

Presidium KAMI itu mengaku sudah membaca pemberitaan tentang pernyataan yang disampaikan Moeldoko.

Menurut Din, peringatan tersebut menandakan bahwa Moeldoko sudah membaca maklumat KAMI yang bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia. Demikian disampaikan Din Syamsuddin melakui keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).

“Namun, KAMI menilai bahwa Bapak KSP Moeldoko belum membaca maklumat tersebut dengan seksama, apalagi memahami isinya secara mendalam,” ujarnya.

Din menyatakan, penyampaian aspirasi KAMI selama ini juga sudah sesuai dengan UUD 1945. Di mana rakyat dan warga negara diberikan kebebasan berserikat dan berpendapat.

Karena itu, Din mempertanyakan pernyataan Moeldoko yang meminta KAMI menyampaikan aspirasi dengan mentaati aturan dan hukum yang berlaku.

“Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat Pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya?” tanya dia.

“Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan,” sambungnya.

Akan tetapi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini membenarkan pernyataan Moeldoko yang menyebut KAMI adalah sekelompok kepentingan.

“Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan,” beber Din.

Dia lalu menjabarkan sederet kepentingan yang dibawa KAMI. Yakni, meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan.

Mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).

Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas KKN yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan.

“Dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Lalu, mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi, dengan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri dan bukan untuk tenaga kerja asing (TKA).

“Dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh,” sambungnya.

Kemudian mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi.

“Yang intoleran dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI,” tegasnya.

“Pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” tandasnya dilansir pojoksatu.id. (ag/sk)