SUMBARKITA.ID — Pengamat politik Siti Zuhro mengungkapkan, pro kontra tentang isu kebangkitan PKI tidak bisa diredam dalam negara demokrasi.
Apalagi sejarah kebangsaan membuktikan tentang upaya PKI melakukan pemberontakan mulai skala kecil, menengah, sampai besar.
Dalam menjalankan ideologinya, PKI berupaya keras menghalau organisasi yang menentangnya. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menurut Siti Zuhro, di era orde lama hubungan PKI dengan HMI dan CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) bagai Tom and Jerry. Saling berhadapan atau berseberangan.
“Karena kedekatannya dengan penguasa saat itu, PKI pernah berlaku seperti Malaikat Izrail karena berupaya keras membubarkan HMI,” kata Siti Zuhro dalam webinar bertema HMI vs PKI, Sabtu (10/10).
Dia lantas mengutip ucapan DN Aidit yang sangat bernafsu membubarkan HMI. “Aidit bilang bubarkan HMI. Jika tidak bisa, pakai sarung saja,” ucap Koordinator Presidium KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) ini.
Lebih lanjut dikatakan, sejarah Indonesia sangat diwarnai organisasi para pemuda. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, HMI, PMII, GMNI, GMKI, IMN, dan lainnya. HMI berperan besar dalam perjuangan awal kemerdekaan Indonesia. Berperan dalam menumbangkan orde lama.
“Di era orde baru HMI terbelah menjadi dua. Untungnya tetap satu dalam KAHMI. Fenomena ini wajar karena masing-masing punya keyakinan ideologi yang berbeda. Bahkan pemuda ini memang sulit dipersatukan dalam satu organisasi,” cetus Siti Zuhro.
HMI ikut mewarnai pergolakan politik di Indonesia. Salah satunya perseteruan HMI dengan CGMI dan PKI. Oleh CGMI dan PKI, HMI dipandang sebagai kaum sarungan.
Perseteruan tersebut terkait dengan polemik dasar negara. Islam dan sekuler (nasionalis). Isu bahaya laten PKI selalu muncul menjelang peringatan G30S/PKI.
Hal ini menurut Siti Zuhro bisa dipahami karena ada lima alasan krusial mengapa PKI tidak boleh hidup di Indonesia.
Pertama teologi, komunisme bertentangan dengan prinsip Ketuhanan.
Kedua, ideologi komunisme bertentangan dengan Pancasila.
Ketiga, sosial, komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Adu domba bertentangan dengan Pancasila yang mengedepankan harmoni dan persatuan.
Keempat, politik, komunisme mengajarkan agitasi dan propaganda terhadap lawan politik Pancasila menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran.
Kelima, sejarah di mana PKI pernah memberontak berkali-kali dalam skala kecil, menengah maupun besar. Mulai 1926, 1948, dan 1965. Adapun pro kontra tentang isu tersebut menurut Siti Zuhro, menjadi catatan sejarah politik kebangsaan yang tidak bisa diredam dalam negara demokrasi.
Sejarah bukan sekadar gambaran tentang kehidupan orang-orang terdahulu tanpa makna bagi kehidupan saat ini ada akan datang.
“Sejarah adalah sebuah pelajaran penting bagi kehidupan masa kini maupun mendatang. Oleh karena itu bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang kehilangan jati dirinya, identitas, budaya, dan nasionalismenya,” pungkas Siti Zuhro dilansir jpnn.com. (ag/sk)
