Sumbarkita – Debat Pilkada Sumatera Barat (Sumbar) antara dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Mahyeldi-Vasko (Paslon 01) dan Epyardi-Ekos (Paslon 02), di Ballroom Hotel Mercure menghadirkan adu argumentasi yang sengit tentang integritas pemerintahan.
Dengan indeks integritas Sumbar yang berada pada angka 70,5 di tahun 2023, kedua paslon ditanya untuk memaparkan kebijakan konkret mereka guna meningkatkan nilai tersebut dan membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Menjawab hal tersebut, Epyardi Asda menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ia menjelaskan bahwa pemerintahannya akan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama dalam pengambilan keputusan.
“Kami akan menerapkan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat, di mana Bupati dan Wali Kota akan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan program. Ini memungkinkan seluruh elemen masyarakat untuk memonitor kegiatan pemerintahan secara langsung,” ujar Epyardi.
Sementara itu, Ekos Albar, menambahkan bahwa penerapan e-government menjadi salah satu solusi untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan e-government, masyarakat bisa melihat laporan anggaran secara berkala. Ini akan membuat penggunaan anggaran lebih terbuka, dan pemerintah serta masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan,” jelas Ekos.
