Sumbarkita – Debat perdana pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati dan wakil bupati Limapuluh Kota berlangsung sengit, sejumlah persoalan kembali disorot bahkan kasus korupsi Dinas Pendidikan Limapuluh Kota Hal itu disampaikan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Safni Sikumbang-Ahlul Badrito.
Safni mengungkapkan kasus korupsi Dinas Pendidikan merupakan bukti nyata buruknya pengawasan dan penindakan. Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah persoalan yang dirasakan selama ini di bagian pelayanan lingkungan pemerintahan Limapuluh Kota yang dinilai buruk.
“Kami merasakan buruknya layanan pembuatan KTP, izin usaha, layanan disk informasi yang cenderung jadi alat politik, bahkan adanya penempatan jabatan secara khusus. Kemudian, tumpang tindih kewenangan dan adanya pembiaran,” ungkapnya pada Minggu (3/11).
Dia juga menyayangkan pembangunan ekonomi pedesaan yang belum maksimal seperti belum ada tata ruang di tingkat nagari serta kelengkapan infrastruktur seperti jalan, internet dan air bersih. Lalu, kata dia, masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran yakni seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Safni juga menyoroti tidak sejalannya Lembaga Adat Nagari (LAN) Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Limapuluh Kota. Ia menegaskan perlunya pengisian jabatan melalui sistem meritokrasi.
“Bukan berdasarkan kemampuan menjilat atau karena tersandera utang kampanye,” tegasnya.
