Oleh: Andi Setyo Pambudi*
Rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Barat sepanjang 2025 menandai sebuah fase baru dalam perjalanan pembangunan daerah. Bencana tidak lagi hadir sebagai kejadian yang sesekali datang lalu berlalu, tetapi muncul berulang dengan pola yang semakin jelas. Dampaknya tidak hanya merusak bangunan dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu sendi-sendi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Situasi itu memaksa kita untuk meninjau ulang cara memahami bencana dalam konteks pembangunan.
Dalam kondisi krisis seperti itu, persoalan yang kerap luput dari perhatian justru berada di balik layer ialah kualitas data. Ketika banjir dan longsor terjadi secara simultan di berbagai wilayah, keputusan harus diambil dengan cepat. Namun, kecepatan pengambilan keputusan sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan informasi yang solid. Data kerusakan yang berbeda antarinstansi, laporan yang datang terlambat, serta informasi yang tidak terintegrasi menjadi kendala serius dalam penanganan bencana.
Selama ini data kebencanaan sering diperlakukan sebagai produk akhir berupa laporan resmi. Padahal, dalam situasi darurat, data seharusnya menjadi alat kerja yang hidup, terus bergerak mengikuti dinamika lapangan. Ketika data tidak terkelola dengan baik, respons pemerintah cenderung bersifat reaktif. Bantuan datang terlambat, prioritas tidak tepat sasaran, dan proses pemulihan berjalan lebih lambat dari yang seharusnya.
Kesadaran akan persoalan tersebut mendorong perubahan pendekatan dalam pengelolaan kebencanaan di Sumatera Barat. Data mulai diposisikan sebagai pondasi utama dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap administrasi. Prinsip keterpaduan, keseragaman standar, dan kemudahan akses menjadi landasan agar informasi dari berbagai sektor dan wilayah dapat dirangkai menjadi satu gambaran utuh.
Pendekatan itu membawa perubahan penting dalam cara merespons bencana. Informasi mengenai kejadian, dampak, dan penanganan tidak lagi tersebar di banyak dokumen terpisah, tetapi dikumpulkan dalam satu sistem yang dapat diperbarui secara real time. Dengan demikian, para pengambil keputusan memiliki gambaran situasi yang lebih akurat dan terkini, sehingga langkah yang diambil dapat lebih tepat dan terukur.
Transparansi juga menjadi nilai tambah dari pendekatan ini. Ketika data disajikan secara terbuka dan dapat diverifikasi, ruang bagi kebingungan dan perbedaan angka menjadi semakin sempit. Masyarakat dapat mengetahui kondisi wilayahnya secara lebih jelas, sementara pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan. Dalam situasi krisis, kejelasan informasi sering kali sama pentingnya dengan bantuan itu sendiri.
Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kemudahan dalam menyusun rencana pemulihan pascabencana. Selama ini, peralihan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi kerap tersendat karena persoalan data. Perbedaan angka kerusakan dan kerugian membuat proses perencanaan berjalan lambat dan penuh perdebatan. Dengan sistem data yang terintegrasi sejak awal, proses tersebut dapat dipercepat karena semua pihak merujuk pada sumber informasi yang sama.
Lebih jauh, penguatan data kebencanaan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Data tidak hanya digunakan untuk merespons kejadian, tetapi juga untuk membaca pola risiko. Wilayah yang berulang kali terdampak dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Hubungan antara bencana dengan tata ruang, kondisi daerah aliran sungai, dan perubahan tutupan lahan dapat dianalisis secara lebih mendalam.
