Pesisir Selatan – Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar meminta pihak Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat (RSU BKM) Sago Painan segera memulangkan bayi yang ditahan. Bupati menegaskan, bahwa biaya persalinan bakal ditanggung oleh Pemkab Pessel.
Rusma menyebut, tidak ada alasan pihak rumah sakit menahan bayi maupun ibunya hanya gara-gara tidak mampu membayar biaya persalinan. Perihal ini, Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjamin rakyat Indonesia untuk mendapat akses kesehatan.
“Saya sudah perintahkan dinas kesehatan dan dinas sosial untuk mengurusnya. Tidak ada cerita masyarakat terkendala soal biaya kesehatan,” ujar bupati pada wartawan di Painan, Minggu (15/10/2023).
Sebelumnya, Sisri Yurdanita warga Kampung Ladang Tinggi, Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Pessel, hanya bisa menangis saat bayi kembarnya ditahan pihak RSU BKM karena dirinya tak mampu membayar biaya persalinan.
Ia mengaku belum bisa pulang dan sudah 15 hari di Rumah Sakit BKM Sago, karena tidak mampu membayar biaya persalinan sekitar Rp 36,6 juta. Suaminya sudah berupaya membuat surat keterangan miskin ke nagari dan kecamatan, namun tidak ada hasil.
Bupati menyebut, pihak rumah sakit atau pelaku usaha hendaknya tidak menjadikan sektor kesehatan hanya sebagai industri. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang mesti diutamakan, karena medis tidak hanya sekadar pekerjaan semata. Lebih dari itu, tugas tenaga medis sarat dengan pengabdian.
“Pemerintah daerah pada RPJMD 2021-2026 menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama pembangunan, salah satunya melalui sektor kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskannya, Pemkab Pessel sangat menyadari hal itu berdasarkan pasal 9 UU tentang Kesehatan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas akses kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintahan.
