Sumbarkita – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan para vendor dapur MBG menggelar pertemuan strategis membahas percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Minggu (31/8/2025).
Pertemuan menghadirkan Ermia Sofiyessi, Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, dengan fokus pada percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam paparannya, Ermia, menagatakan Program MBG bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini menyasar peserta didik dari PAUD hingga pesantren, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Namun, realisasi di Sumatera Barat masih menghadapi kendala. Dari 551 SPPG yang direncanakan, baru 91 unit yang aktif beroperasi per Agustus 2025. Faktor geografis 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) menjadi tantangan utama, terutama di wilayah pegunungan, pesisir, dan pedalaman yang sulit dijangkau.
Untuk mengatasi hal ini, BGN menyiapkan strategi percepatan melalui pemanfaatan dapur sekolah, buffer stock, distribusi bulk, energi alternatif, hingga pelibatan relawan lokal.
Selain pemenuhan gizi, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan BUMDes, koperasi, dan UMKM.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo Subianto melalui program populis ini.
“Atas nama masyarakat Dharmasraya, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Pada kesempatan itu ia menekankan pentingnya komitmen investor dalam mempercepat pembangunan dapur MBG.
“Saya berharap para calon investor benar-benar serius, agar pelaksanaan MBG di daerah kita bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan segera,” tambahnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini dari 28 SPPG yang mendaftar di Dharmasraya, dan baru 1 yang baru melaksanakan pelayanan.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, unsur Forkopimda di antaranya Ketua DPRD Jemi Hendra, perwakilan Kodim 0310, Polres Dharmasraya, serta Kakan Kemenag H. Masdan dan jajaran Pemkab Dharmasraya lainnya.
