SUMBARKITA.ID — Lima Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Koto Tangah Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Taek Baru, Lubuak Batingkok dan Gurun menolak untuk dilewati jalan tol. Penolakan terkait pembebasan lahan tol itu akhirnya memunculkan polemik.
Terkait itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat evaluasi tol seksi Payakumbuh – Pangkalan di Auditorium Sumbar, Kamis (5/1/2023).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, dihadiri Sekda 50 Kota, DPRD 50 Kota, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Dandrem 032/Wirabraja, dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar secara virtual.
“Dari 5 nagari yang menolak, 3 diantaranya sudah berubah pikiran menjadi setuju, yaitu Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang dan Nagari Taek Baru,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi mengatakan butuh dukungan dari segala pihak agar pembangunan tol ini sukses. Menurutnya, Pemkab Limapuluh Kota perlu mencari tahu penyebab dua Nagari masih menolak, kemudian mencari solusinya.
“Sampai saat ini kita hanya mempunyai 1 tim percepatan pembebasan lahan tol yaitu tim yang diketuai oleh Wakil Gubernur, tidak ada tim lain, jangan sampai masyarakat jadi bingung,” tuturnya.
Mahyeldi menyebut pertemuan ini merupakan dukungan moril untuk Pemkab Limapuluh Kota untuk melanjutkan upaya percepatan pembangunan.
“Artinya kita semua berkomitmen dan sepakat untuk menyukseskan pembangunan jalan tol ini,” ujarnya.
Baca Juga: Polemik Rute, Format Limapuluh Kota Keberatan Tol Padang-Pekanbaru Lewati Lima Nagari
Sementara itu, DPRD Sumbar yang diwakili Evi Yandri Rajo Budiman menyebutkan, pihaknya sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menolak dan sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas BMCKTR Sumbar.
‘Masyarakat tidak menolak, hanya saja meminta agar dilakukan pengalihan trase karena takut situs adat dan budaya berupa makam dan rumah adat ikut terdampak. Namun tidak mendapat respon dan tanggapan dari pihak Pemkab Limapuluh Kota,” ujarnya.
Terkait itu, dirinya juga sudah memberi saran agar Pemkab Limapuluh Kota dan masyarakat mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. ***
