SUMBARKITA.ID — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Erman Wadison mengajak seluruh masyarakat di daerah itu untuk terlibat aktif dalam pengawasan Data Pemilih Sementara (DPS).
Hal itu disampaikan Erman Wadison saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih yang dihadiri lebih kurang 70 peserta, bertempat di Saga Hotel Murni, Kecamatan IV Jurai, Jumat (14/4/2023).
“Kegiatan ini penting kita lakukan mengingat pemilu 2024 semakin dekat. Berdasarkan pengalaman kita di 2019 banyak data pemilih yang menjadi persoalan di lapangan hingga berujung kepada sengketa. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Sebab, DPS ini dinamis dan sewaktu-waktu bisa berubah, hal itu bisa disebabkan karena ada yang meninggal dunia, pindah domisili dan lain sebagainya,” ujarnya.
Hingga kini, kata Erman, pihaknya terus berupaya melaksanakan pemuktahiran data sebaik mungkin. Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan, sehingga pemilu nanti dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan harapan bersama.
“Secara umum dalam proses pemuktahiran data kami cukup terbantu, karena sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan,” katanya.
Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan berbeda dengan sejumlah daerah lain, hal itu karena di Pesisir Selatan terdapat Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dioperasikan di masing-masing kecamatan sehingga jangkauannya lebih luas dan update.
Erman menjelaskan, secara umum DPS telah diumumkan pada 5 April 2022, dan 14 hari setelah itu diumumkan pula oleh KPU.
Sementara itu, Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu, menyebut, pemuktahiran data pemilih merupakan satu dari 11 tahapan pemilu yang harus dilaksanakan.
“Tahapan dari satu sampai 11 wajib, dan tidak boleh ditinggalkan satupun,” tuturnya. ***
