SUMBARKITA.ID — Pengamat pendidikan Indra Charismiadji kembali melontarkan kritik kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Kebijakan Nadiem memberikan bantuan kuota internet dinilai tidak sepenuh hati dan terkesan gimik.
“Saya melihat kuota belajar yang digunakan siswa mayoritas diisi oleh aplikasi-aplikasi berbayar. Ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah memberikan gimik agar masyarakat berlangganan aplikasi tersebut,” kata Indra yang dihubungi, Minggu (27/9/2020).
Secara tidak langsung, masyarakat digiring untuk belanja online yang nanti bisa mengarah ke APBN/APBD untuk belanja yang sama. “Ini pembohongan publik namanya. Kok gunakan uang negara untuk kepentingan kelompok tertentu,”ujarnya.
Hal lain yang dikritisi Indra adalah tidak ada komitmen pemerintah maupun provider untuk menjaga kerahasiaan data.
Semua diminta setor nomor HP padahal bisa saja pemerintah memberikan nomor voucher pulsa ke siswa, guru, dosen. “Ini bahaya dan sangat mengerikan. Kedaulatan bangsa terancam. Saya tidak rela karena ini sama saja menjual bangsa sendiri,” katanya dilansir jpnn.com.
Lebih lanjut dikatakan Indra, masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak hanya kuota tetapi banyak yang lain.
Seperti ketersediaan gawai, akses internet, pedoman pelaksanaan PJJ yang mumpuni, dan lain sebagainya. Sebelumnya Kemendikbud telah menyiapkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar.
Menurut Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Evy Mulyani, daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kekhawatiran kuota data internet disalahgunakan.
Evy menambahkan bahwa daftar tersebut juga memuat aplikasi dan video conference yang utama dan secara umum banyak sekali digunakan dalam PJJ sehingga diyakini memadai untuk pemenuhan kebutuhan PJJ.
Evy mengimbau guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dapat mengakses laman tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bantuan kuota data internet tersebut.
Dalam daftar tersebut terdapat 19 aplikasi pembelajaran, lima video conference, 22 website, dan 401 website universitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan PJJ. Dia menjelaskan dalam laman tersebut kuota bantuan internet dari Kemendikbud dibagi dua, ada kuota umum dan kuota belajar.
Kuota belajar ini hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran yang telah Kemendikbud siapkan guna mendukung PJJ. (ag/sk/jpnn)
