Padang – Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nofrizon, menyebut penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumbar tidak transparan. Dia menilai ada kepentingan partai politik tertentu di belakang Baznas Sumbar.
Nofrizon mewanti-wanti Baznas Sumbar agar tak ‘main-main’ dengan dana yang dihimpun, sebab dana tersebut punya umat bukan milik kelompok tertentu.
“Dana Baznas untuk kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan partai politik tertentu. Saya sebagai anggota DPRD Sumbar akan terus mengawal masalah ini agar bantuan Baznas benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Nofrizon kepada wartawan, dikutip Minggu (22/9).
Hal itu disampaikan Nofrizon menanggapi pernyataan Ketua Baznas Sumbar, Buchari, yang menyebut bahwa data penerima zakat berupa nama dan alamat adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak boleh dibuka ke publik.
Pernyataan ini disampaikan Buchari dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Sumbar pada Kamis 19 September 2024. Sidang sengketa menghadirkan media online Penaharian sebagai pemohon dan Baznas Sumbar sebagai termohon.
Dalam sidang tersebut, Ketua Baznas Sumbar Buchari menolak permintaan akses informasi data penerima dan pemberi zakat yang dimohonkan Penaharian. Padahal data tersebut penting untuk pemberitaan dan menjadi bagian dari fungsi kontrol publik.
Nofrizon menyesalkan penolakan yang disampaikan Buchari. Nofrizon kecewa, sebab dana Baznas adalah dana umat, bukan milik pengurus Baznas atau kelompok tertentu, karena itu data harus terbuka.
“Jangan dipermainkan, dana Baznas adalah dari umat untuk umat sesuai syariat Islam. Dosa besar jika dipermainkan dan disalahgunakan,” tegasnya.
