Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*
Pada lembar resmi Rincian Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2026 tertera angka yang tidak kecil: sekitar Rp724,8 triliun. Angka itu menegaskan satu hal, yaitu bahwa negara tetap memegang mandat konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20 persen APBN ke sektor pendidikan. Di atas kertas, komitmen itu tampak kokoh. Namun, dalam lanskap ekonomi politik yang lebih luas, angka tersebut bukan sekadar soal pendidikan. Ia menjadi bagian dari tarikan besar antara ambisi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan fiskal negara.
Dalam dua tahun terakhir, anggaran pendidikan terus meningkat secara nominal. Tahun 2024 berada di kisaran Rp660 triliunan. Tahun 2026 melonjak lebih dari Rp700 triliun. Kenaikan itu terjadi bersamaan dengan lahirnya program prioritas pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sinilah perdebatan mulai mengemuka: bagaimana relasi antara belanja pendidikan formal dan program nutrisi berskala nasional itu dalam struktur APBN?
Sejak amandemen UUD 1945, alokasi 20 persen untuk pendidikan menjadi kewajiban negara. Namun, sebagaimana lazim dalam politik anggaran, komposisi belanja sering kali lebih menentukan daripada besaran nominalnya. Sebagian besar anggaran pendidikan terserap pada belanja rutin: gaji guru, tunjangan profesi, dana BOS, serta transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Ruang fiskal untuk reformasi kualitas, seperti peningkatan kapasitas guru, transformasi kurikulum, dan digitalisasi, relatif lebih sempit.
Di atas struktur yang sudah padat itulah MBG hadir sebagai program raksasa baru. Secara teknis, MBG tidak sepenuhnya berada dalam fungsi pendidikan. Ia melibatkan sektor pertanian, kesehatan, logistik, dan perlindungan sosial. Namun sasaran utamanya adalah siswa sekolah. Dengan demikian, secara substansi, MBG merupakan kebijakan pendidikan tidak langsung: memperbaiki kesiapan belajar melalui intervensi gizi.
Pertanyaannya, apakah APBN mampu menanggung keduanya tanpa menciptakan tekanan jangka panjang?
Dari perspektif ekonomi pembangunan, argumen MBG cukup kuat. Teori human capital menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau guru, tetapi juga kondisi kesehatan dan nutrisi anak. Anak yang kekurangan gizi cenderung memiliki daya serap kognitif lebih rendah, tingkat konsentrasi lebih pendek, dan produktivitas jangka panjang yang tereduksi.
Dalam logika itu, MBG bukanlah konsumsi, melainkan investasi. Setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini berpotensi meningkatkan kualitas tenaga kerja satu dekade mendatang. Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah umumnya mengombinasikan reformasi pendidikan dengan intervensi kesehatan anak.
Namun, investasi hanya efektif bila dirancang presisi. Tanpa targeting yang tepat dan sistem distribusi yang efisien, biaya bisa membengkak tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran.
