SUMBARKITA.ID — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, negara ini bisa dijuluki apapun istilahnya yang timbul dari kesan seseorang. Misalnya istilah negara Cukongkrasi, negara penghisap darah rakyat dan lain semisalnya.
“Namanya julukan yang timbul dari kesan ya boleh saja. Cukongkrasi: boleh, terserah saja kalau kesan. Bahkan ada juga istilah Kleptokrasi (negara maling) yang oleh Buya Syafii Maarif diartikan Negara Pencilok (bhs Padang). Ada juga buku Vampire State (negara dracula, menghisap darah rakyat). Itu kan penyematan orang krn kesan.” Tulis Mahfud MD di akun twitternya, Sabtu (19/9/2020).
Mahfud mengatakan itu, menanggapi pertanyaan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon. Anak buah Prabowo tersebut menanyakan istilah Cukong yang dipakai Mahfud MD.
“Pak @mohmahfudmd saya mau tanya: walaupun sudah koreksi dari 92% jadi 82%. Kata dibiayai cukong, apakah kita masih pantas menyandang “demokrasi” (demos=rakyat, kratos=pemerintahan). Apa tak lebih tepat “cukongkrasi” Tanya Fadli Zon.
Mahfud mengatakan, bahwa istilah-istilah yang disematkan untuk negara tidak bisa dipermasalahakan. Sebab itu bagian dari kebebasan berpendapat.
“Mau dijuluki apa pun tak bs dilarang: okhlokrasi, mobokrasi, kleptokasi, cukongkrasi, demokrasi, otokrasi. Berpendapat itu bagian dari demokrasi.” Ucap Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong.
Mahfud mengatakan, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.
“Cukong itu dalam KBBI artinya adalah orang yang membiayai orang lain, bahkan lebih banyak cukong-nya ketimbang calon,” papar Mahfud MD belum lama ini. (ag/sk)
