Sumbarkita – Walhi Sumbar bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Simpul Sumbar menyampaikan daftar sepuluh pekerjaan rumah (PR) kepada gubernur terpilih. Hal tersebut disampaikan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar secara resmi menetapkan pasangan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar untuk periode 2024-2029, Kamis (9/1).
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar, Wengki Putranto, memaparkan sejumlah permasalahan lingkungan yang harus segera diselesaikan Mahyeldi. Salah satu isu mendesak adalah dampak proyek infrastruktur yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti jalan tol Padang-Sicincin. Menurut Wengki, proyek ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan perusakan ruang hidup masyarakat adat.
“PSN seperti jalan tol tidak hanya menciptakan bencana sosial-ekologis tetapi juga melibatkan penggunaan material dari tambang ilegal. Ini menghancurkan lingkungan dan permukiman warga,” tegas Wengki.
Ia juga menyoroti kebijakan perhutanan sosial yang dinilai menghilangkan identitas tanah ulayat masyarakat adat. Dari total luas hutan di Sumbar, hanya 0,30% yang diakui sebagai hutan adat.
“Ini merupakan bentuk malpraktik kebijakan yang justru menjadi akar konflik. Kebijakan ini harus dikoreksi, dan izin perhutanan sosial harus dihentikan kecuali untuk hutan adat,” lanjutnya.
Wengki juga mendesak gubernur untuk menerapkan kebijakan energi yang berkeadilan dan transparan. Ia mencontohkan proyek PLTS Singkarak yang dinilai tidak melibatkan masyarakat adat setempat melalui prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent).
“Ini memicu trauma baru bagi masyarakat yang sebelumnya sudah menjadi korban PLTA Singkarak,” ungkapnya.
